Masyarakat Butuh Makan, Bukan Kartu Pra Kerja yang Dimakan

Oleh Geradus Umbu Pati (Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Mataram Periode 2020-2021)

Radamuhu.com — Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia merupakan penyakit menular yang bermula dari Wuhan China pada bulan Desember 2019 dan hingga saat ini 6 Mei 2020 kasus positif di Indonesia tercatat mencapai 12.438 orang dan jumlah kematian mencapai 895 orang per hari ini. Menghadapi dampak Covid 19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020, dan pemerintah Indonesia telah menghimbau untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Namun dari ketiga peraturan dan himbauan pemerintah tersebut sampai saat ini belum berjalan maksimal dalam mengatasi penyebaran Covid 19 bila dilihat dari grafik per hari meningkatnya kasus Covid 19.

Sementara data yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah penanganan Covid 19 Dr. Achmad Yurianto dalam konferensi pers, Rabu 6 Mei 2020 jumlah kasus virus corona di Indonesia mencapai 12.438 positif, 2.317 orang sembuh dan 895 orang meninggal dunia. Bila kita mengacuh pada pernyatan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Doni Monardo berdasarkan data kajian Badan Intelijen Negara (BIN) memperkirakan bahwa puncak penyebaran covid 19 pada akhir Juni atau akhir Juli 2020, tetapi prediksi penulis sendiri melihat penanganan penyebaran covid 19 sejauh ini yang belum maksimal, penyebaran Covid 19 ini akan menurun sekitar bulan Oktober atau November 2020, bahkan berakhirnya Covid 19 ini bisa sampai tahun 2021. Maka dibutuhkan penanganan secara massive oleh pemerintah serta diberikan bantuan sosial kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Covid 19 ini selesai

Jika penulis menilai salah satu kebijakan pemerintah Jokowi mengatasi dampak ekonomi Covid 19 dengan meluncurkan Kartu Pra kerja saat ini belum tepat, karena masyarakat disibukkan dengan pelatihan-pelatihan yang rumit dengan kondisi jaringan internet yang kurang mendukung bagi mereka. Saat ini mereka membutuhkan uang tunai agar dapat bertahan disituasi pandemic Covid 19 ini. Ada baiknya kartu Pra kerja ini diluncurkan setelah masa pandemi ini berakhir, agar benar-benar menyentuh masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sebagaimana tujuan awal mula kartu Pra Kerja ini.

Baca juga : 20 ribu Ton Beras Busuk, Bukti Kelupaan Negara Pada yang Lapar

Perlu diketahui kartu Pra Kerja ini dicanangkan oleh Jokowi pada masa kampanye ketika kondisi ekonomi Indonesia sedang normal sekitar 5%, maka wajar jika Jokowi mencanangkan program terebut untuk memacu SDM masyarakat, namun kondisi saat ini tidak wajar jika kartu Pra Kerja menjadi prioritas pemerintah Jokowi di saat Covid 19 ini, yang mana prioritas utamanya bukan bagi masyarakat yang pengangguran, melainkan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jadinya tumpang tindih dan tidak sesuai kuota masyarakat yang belum bekerja sejumlah 7 juta orang berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang dilansir Badan Pusat Statistik per September 2019 sebanyak 9,22%  dan rentan miskin menurut Bank dunia 45% atau 115 juta orang, artinya perlu penambahan kuota agar mencover pekerja yang terkena PHK.

Selain itu, peluncuran program kartu Pra Kerja disaat wabah Covid 19 dan yang mana peserta harus mendaftar secara online dan dinyatakan lulus bila mampu menjawab soal-soal pelatihan sebagai persyaratannya, tentu semakin menyulitkan masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah, dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam dengan dunia digital, jadi yang mendaftar pun rata-rata mereka yang melek teknologi dan sudah barang tentu bagi masyarakat yang benar-benar kesulitan tidak terakomodir.

Penulis bukan menolak adanya kartu Pra Kerja ini, namun manfaat kartu Pra Kerja ini harus tepat sasaran dan bila ingin membantu masyarakat yang belum bekerja dan yang terkena PHK, ya ada baiknya jangan dibikin rumit dengan pelatihan-pelatihan yang menyulitkan mereka mendapatkan bantuan, mestinya dipermudah, karena masyarakat yang belum bekerja dan sudah bekerja menjadi korban dari pandemi ini. Berdasarkan catatan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sekitar 150 ribu orang yang di PHK atau 10% dari 1,5 juta pekerja yang terimbas Covid 19, sehingga baiknya kartu Pra Kerja diganti dengan uang tunai guna memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat yang di PHK dan yang belum mempunyai pekerjaan sebelumnya.

Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pemerintah agar lebih fokus pada menekan angka penyebaran wabah Covid 19, dari pada fokus pemerintah menjalankan program kartu Pra Kerja yang berimbas pada meningkatnya penyebaran covid 19. Pada intinya bahwa masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan bantuan langsung tunai atau bantuan langsung non tunai berupa sembako, karena masyarakat Indonesia membutuhkan makan bukan kartu yang dimakan.

KOMENTAR
97 Shares
Tweet
Share97
Share
Pin