Ham dan Demokrasi Menjadi Tangisan Masyarakat Papua

Oleh Paskalis Waceka (Aktivis PMKRI Cabang Mataram).

Radamuhu.com — Bangsa papua hidup dalam negara yang dengan sistem pemerintahan demokrasi, namun tidak sepenuh demokrasi itu menjadi alat rakyat Papua untuk memiliki apa yang mereka inginkan. Ketika masyarakat Papua memilih  sesuatu sesuai dengan keinginan masyarkat Papua, namun hal keinginan tersebut bertentagan  dengan kepentingan  negara maka akan  terjadi tindakan-tindakan yang tidak menurut hukum dan nilai-nilai demokrasi yang berlalu di Indonesia dan seluruh dunia.

Sistem demokrasi  sebenarnya adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengijikan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Baca juga : Kesholehan Seseorang Bukan Dilihat Dari Pakaian Dan Gelar Keturunan

Artinya bahwa suara masyarakat Papua meminta pemerintahan jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di bangsa papua, dengan permintaan tersebut tentu mempunyai dasar hukum menurut undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan atas dasar itulah sistem demokrasi yang berlaku di negara Indonesia harus di jalankan secara merata tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, etnis, budaya dan golongan.

Dari penjabaran di atas maka penulis ingin menjabarkan beberapa kasus pelanggaran ham berat dan pelanggaran ham ringan yang sampai saat ini mangkar tanpa di ketahui alasan lebih jelas.

Berdasarkan Catatan Kompas.com, pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua. Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016. Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait cara aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua. Isu disintegrasi yang membayangi Papua memperparah keadaan. Dan menurut catatan CNN Indonesia – Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B Ramandey mencatat total 154 pengaduan telah masuk ke pihaknya sepanjang 2019.

“Tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 154, atau lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 68 pengaduan. Sementara pada 2017 sebanyak 89 pengaduan, pada 2016 sebanyak 124 pengaduan dan 2015 sebanyak 103 pengaduan,” kata Frits usai menggelar lokakarya memperingati 71 tahun hari HAM Internasional di Jayapura. Namun, hingga saat ini tidak jelas upaya penuntasan seluruh kasus tersebut.

Dan lebih parahnya lagi  terjadi rasisme di Surabaya hari Minggu, tanggal, 18 Agustus 2019, dimana terjadi profokasi terhadap masyarakat kota Surabaya bahwa ada bendera merah putih di robek-robek oleh mahasiswa Papua di Asrama Kamasan Surabaya. Sehingga profokasi  masyarakat Surabaya sendiri melahirkan masa besar guna untuk memprotes Mahasiswa Papua dan berbagai macam tidakan tidak bermoral dan inkonstitusinal terjadi. Seperti penggunaan kata” monyet” dan lain-lain kepada mahasiswa Papua.

Dari tindakan tidak bermoral oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi sehingga melahirkan protes besar-besaran dari masyarakat Papua dengan turun masa aksi di seluruh tanah Papua dan juga Mahasiswa Papua di jawa. Dari aksi-aksi penolakan terhadap rasisme itu, terjadi penyiksaan, penangkapan mahasiwa sehingga menuju pengadilan tingggi. Penangkapan terhadap mahasiswa Papua ( aktivis ) ini diantaranya: Surya Anta merupakan satu dari enam tersangka yang ditetapkan. Lima lainnya adalah Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ariana Lokbere.

Dari keenam aktivis papua mereka di sindangkan di Pengadilan Jakarta Selatan dan sampai saat ini hanya aktivis mahasiswa papua yang diproses tetapi oknum oknum rasisme tersebut tidak di ketahui proses lebih lanjut,. Pertanyaannya apakah hukum di Indonesia hanya berlaku untuk aktivis mahasiswa papua…??? Dan apakah oknum-oknum rasisme kebal hukum…??? 

Baca juga : Masyarakat Butuh Makan, Bukan Kartu Pra Kerja yang Dimakan

Demokrasi dan HAM

Dalam negara demokrasi tentu menjunjung tinggi nilai-nilai demokasi dan HAM. Artinya demkorasi memberikan ruang dan hak untuk setiap orang untuk berpendapat dan memilik segala sesuatu yang individu, kelompok atau suatu bangsa inginkan. Dalam dalam UUD 1945 hak dan kewajiban setiap warga negara sudah termuat. Seperti hak untuk berkeluarga, hak untuk memeluk agama, hak untuk berpendapat dan lain-lain. Sama hal hak setiap bangsa untuk merdeka dari berbagai belenggu penindasan dan kolonialisme dan lain-lain. Bangsa Papua memiliki hak demokrasi dan hak untuk mendirikan sebuah negara merdeka. Karena negara Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dan ham sehingga termuat dalam pembukaan UUD 1945 alian pertama tentang bagaimana kemudian suatu bangsa bebas menentukan nasib sendiri ( merdeka).

Orang Papua minta Merdeka karena bangsa Papua lebih mengamalkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Landasan utama adalah hukum atau konstitusi tertinggi republik Indonesia, yakni UUD 1945 Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 merupakan Sumber hukum dan konstitusi tertinggi Negara Republik Indonesia. Sedangkan pembukaan UUD 1945 merupakan sumber daya motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekat bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan juga merupakan sumber daya “cita-cita hukum” dan cita-cita moral” yang ingin ditegakkan baik di dalam lingkungan nasional maupun hubungan pergaulan bangsa- bangsa di dunia.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama mengatakan bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Artinya  “ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa” yang berarti bahwa suatu pengakuan tentang nilai ” hak kodrat”. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makluk individu dan makluk social. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai dengan hakat kemunusiaan ( perikemanusiaan) dan hakikat adil (perikeadilan).

“ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dalam hal ini bangsa Papua dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Maka penjajahan harus dihapuskan dari bangsa Papua karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan. Inilah “hukum tertinggi Republik Indonesia”.

Dengan kata lain bahwa isi makna alinea ini menyatakan bahwa yang pertama, Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajahan; yang kedua, Bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa; yang ketiga, bahwa Bangsa Indonesia bertekat akan berjuang menentang setiap bentuk penjajahan.

Baca juga : Surat Terbuka Alumni UGM: PAK ANIES BASWEDAN MUNDURLAH….

Jadi secara akal sehat penulis mengatakan  bahwa bangsa Papua lebih memegang teguh dan mengamalkan HAM dan demokrasi untuk memilih membentuk sebuah negara sesuai keinganan masyarakat dalam uu 1945 alinea petama.

Referensi:

  1. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191211080848-20-455921/komnas-ham-papua-terima-154-pengaduan-sepanjang-2019
  2. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/07/06412371/lipi-pelanggaran-ham-di-papua-harus-berujung-pada-pengadilan-dan
  3. https://www.antaranews.com/berita/1181820/13-kasus-dugaan-pelanggaran-ham-di-papua-siap-ditindaklanjuti
KOMENTAR
140 Shares
Tweet
Share140
Share
Pin