Fadli Zon – Fahri Hamzah dapat Bintang Mahaputra Nararya karena JATAH atau karena JASA?

Tanda jasa tersebut merupakan jatah mereka. Jadi tidak perlu riuh, toh ada riuh dan tidak,  jatah itu tetap mereka terima. (Adam Nusantara).

Radamuhu.com — Presiden Jokowi memberikan medali tanda jasa kepada duo Fadli Zon dan Fahri Hamzah yakni  Bintang Mahaputra Nararya. Duo ini dikenal paling rajin memberikan kritikan kepada pemerintahan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya ini. Mereka berdua semacam singa kelaparan yang tiada habis menghabisi pemerintahan Jokowi dengan berbagai ocehan.

Sehingga, ketika pemberian tanda jasa ini diberikan kepada mereka berdua, memunculkan kontraversi dari masyarakat, meski kontraversi ini menurut hemat saya tidak perlu. Karena sesuai aturan yang tercantum dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormata, mereka memang diberikan tanda jasa karena pernah menduduki jabatan wakil ketua DPR RI Periode 2014-2019. Sebagaimana disampaikan juga oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Senin, 10 Agustus 2020.

Baca juga : Dianggap Berjasa Kepada Bangsa, Fadli Zon & Fahri Hamzah diberi Bintang Mahaputra Nararya oleh Jokowi

“Pemberian bintang Mahaputera Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mantan ketua/wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan yang setingkat mendapat bintang jasa seperti itu jika selesai tugas dalam satu periode jabatan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md lewat akun twitter-nya @mohmahfudmd.

Selain itu untuk memperoleh penghargaan itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormata dicantumkan syarat umum yang harus dipenuhi yakni; WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; memiliki integritas moral dan keteladanan; berjasa terhadap bangsa dan negara; Berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pindana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 tahun.

Sementara itu, syarat khusus untuk mendapatkan Bintang Mahaputera sebagaimana dalam Pasal 28 yakni; Pertama, berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Baca juga : Ketua PA 212 Minta Fadli Zon-Fahri Hamzah Tolak Bintang Mahaputera dari Jokowi

Kedua, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Ketiga, darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Penerima tanda jasa juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu: Menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, menjaga dan memelihara simbol dan/atau lencana tanda jasa dan/atau tanda kehormatan, dan memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara.

Adapun tanda jasa dan/atau penghargaan tersebut bisa dicabut oleh presiden ketika tak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

Dari beberapa aturan diatas, disimpulkan bahwa memang tanda jasa tersebut merupakan jatah mereka. Jadi tidak perlu riuh, toh ada riuh dan tidak,  jatah itu tetap mereka terima. Harus legowo bukan malah meributkan hal yang tidak perlu.

Tapi ini politik, untuk membuat semuanya nyaman ya tanda jasa ini diberikan kepada mereka berdua. Wajar kalau masyarakat menunjukkan ketidaksukaan karena yang diingat adalah kritikan mereka selama ini, sekalipun bintang tanda jasa itu memang rejeki duo Fadli Zon-Fahri Hamzah.

Baca juga : Ibas Puji Ekonomi Era SBY, Tapi Lupa Sebut Proyek Mangkrak yang Rugikan Negara Triliun Rupiah

Kalau soal jasa mereka berdua saya tidak bisa menjabarkan apapun, karena saya kurang mendapatkan informasi seberapa banyak jasa yang mereka berikan kepada negara. Artinya bukan tidak ada karena mungkin saat menjabat sebagai wakil ketua DPR RI mereka dianggap punya kontribusi walaupun berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahwa DPR RI Periode 2014-2019 adalah periode paling buruk sejak era reformasi.

Saya tidak tau ingin menulis apa lagi, hanya ingin mengingatkan masyarakat agar jangan terlalu mengeluarkan energi positif untuk mengurusi hal yang tidak penting. Alihkan energi positif itu untuk mendukung kinerja pemerintah melewati pandemi Covid-19. Sekian.

(oleh Adam Nusantara)

KOMENTAR
524 Shares
Tweet
Share524
Share
Pin