Amnesty International & Belasan LSM Surati Menlu AS agar Undangan Kunjungan Prabowo Subianto ke AS Dibatalkan

“Undangan ke Prabowo Subianto harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya,” katanya.

Radamuhu.com — Amnesty International dan sejumlah lembaga menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo soal rencana kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Negeri Paman Sam. Mereka mengkritik soal pencabutan larangan Prabowo untuk masuk AS.

“Kami menulis untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, untuk datang ke Washington DC untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada 15 Oktober,” demikian isi surat tersebut, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga : Menhan Prabowo: 80% Kepentingan Buruh Diakomodasi di Omnibus Law, Sisanya Bisa ke MK

Surat tersebut ditandatangani perwakilan lembaga Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers.

Mereka menilai pemberian izin Prabowo bertemu dengan pejabat AS berpotensi melanggar hukum Laehy. Mereka meminta undangan kepada Prabowo dibatalkan.

“Undangan ke Prabowo Subianto harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya,” katanya.

“Mengizinkannya untuk bepergian secara bebas ke AS untuk bertemu dengan pejabat senior pemerintah AS lebih lanjut dapat melanggar hukum Leahy dan akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia,” tambahnya.

Mereka mengatakan pemerintah AS punya kewajiban untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo berdasarkan Pasal 5 (2) Konvensi Menentang Penyiksaan. Dan jika ada bukti atas dugaan tersebut, lanjutnya, Pemerintah AS harus mengadili atau mengekstradisi ke negara lain yang bersedia menjalankan yurisdiksi atas kejahatan yang dituduhkan.

Mereka mengungkit soal dugaan keterlibatan Prabowo terkait penculikan aktivis prodemokrasi Indonesia di akhir kepemimpinan Presiden Soeharto.

Baca Juga : FPI Beri Kabar Rizieq Syihab Bakal Pulang ke Indonesia Memimpin Revolusi, Saat Demo Tolak Omnibus Law Kemarin

“Prabowo Subianto banyak dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan aktivis prodemokrasi selama berbulan-bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto. Penyelidikan independen resmi yang diberi mandat untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia pada tahun 1998 menyimpulkan bahwa Prabowo Subianto mengetahui pelanggaran tersebut dan sebagai Panglima pasukan khusus, pada akhirnya bertanggung jawab atas penculikan aktivis prodemokrasi pada tahun 1997-98. Tuduhan terhadapnya tidak pernah disidangkan di pengadilan,” beber mereka.

Mereka menilai keputusan Pemerintah AS pada 2000 untuk memasukkan Prabowo Subianto ke dalam daftar hitam karena pelanggaran hak asasi manusianya merupakan komitmen yang sangat penting terhadap HAM. Kebijakan tersebut, lanjutnya, membawa harapan dan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi korban.

Mereka mengingatkan, di bawah undang-undang Leahy, Pemerintah AS dilarang menggunakan dana untuk membantu unit pasukan keamanan asing jika terdapat informasi kredibel yang menunjukkan bahwa unit tersebut dalam komisi pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights atau GVHR). Pelanggaran HAM berat yang dimaksud termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pemerkosaan.

“Hukum Leahy Departemen Luar Negeri mencakup pengecualian yang mengizinkan bantuan kepada suatu unit jika Menteri Luar Negeri menentukan dan melaporkan kepada Kongres bahwa pemerintah dari unit pasukan keamanan asing yang terlibat mengambil langkah-langkah efektif untuk membawa anggota yang bertanggung jawab ke pengadilan,” katanya.

“Sejauh visa yang diperpanjang ke Prabawo Subianto menyiratkan segala bentuk kekebalan saat dia bepergian ke AS, ini harus dicabut untuk memastikan bahwa AS mematuhi kewajiban domestik dan internasionalnya untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dibawa ke pengadilan,” imbuhnya.

Baca Juga : Andi Arief Minta Penjelasan, Mahfud MD: Kami Tak Pernah Bilang SBY-AHY Dalang Unjuk Rasa

Kunjungan Prabowo ke AS akan dilakukan pada 15-19 Oktober mendatang. Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan Prabowo berkomitmen memaksimalkan diplomasi pertahanan, termasuk dengan Amerika Serikat.

“Pak Prabowo berkomitmen untuk terus memaksimalkan diplomasi pertahanan dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, negara-negara Eropa, maupun negara-negara di kawasan,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Prabowo mengaku telah melapor ke Presiden Jokowi soal rencana kunjungan ke AS.

“Ya Amerika negara penting. Saya diundang ya, saya harus memenuhi undangan tersebut,” kata Prabowo dalam wawancara khusus courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat Selasa (13/10).

Gerindra Sebut Prabowo Tak Terkait Pelanggaran HAM Berat

Partai Gerindra menampik isu Prabowo terkait pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Politikus Gerindra ini juga menegaskan nama Prabowo tidak ada dalam kasus penghilangan paksa pelanggaran HAM berat.

Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan kasus penghilangan HAM berat sudah selesai, bahkan anggota Tim Mawar sudah dihukum.

“Statement Pak Arief juga aneh serta menabrak logika hukum. Itu sama saja berjalan dengan kepala di bawah. Jelas sekali bahwa dalam hukum, seseorang dinyatakan bersalah kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Bukan sebaliknya seperti yang beliau sampaikan,” kata Habiburokhman, Kamis (17/9).

Hal ini disampaikan Habiburokhman terkait pernyataan yang dilontarkan Arief Poyuono. Habiburokhman menyebut mengaitkan Prabowo dengan isu pelanggaran HAM masa lalu dinilai menabrak hukum.

“Kasus penghilangan paksa sudah jelas sudah disidang dan anggota Tim Mawar sudah dihukum. Crystal clear. Sama sekali nggak ada nama Pak Prabowo di kasus itu,” ujar Habiburokhman.

Baca Juga : Ngeri, Baca Isi WA Group KAMI, Polri: Pantas di Lapangan Terjadi Anarki

Lebih lanjut, Habiburokhman mengungkapkan, apabila kasus tersebut kembali dibongkar, hal itu akan melanggar asas ne bis in idem yang ada dalam hukum pidana di Indonesia. Menurutnya, itu akan menabrak kepastian hukum.

“Kalau kasus itu dibongkar kembali tentu melanggar asas nebis in idem atau mengadili perkara yang sama dua kali dan itu menabrak kepastian hukum,” ucap Habiburokhman. (detikcom)

KOMENTAR
0 Shares
Tweet
Share
Share