Benarkah Jenderal Gatot Nurmantyo Tolak Bintang Mahaputera dari Jokowi?

Heru menjelaskan, dengan tidak hadirnya Gatot, gelar tersebut dikembalikan ke negara. Dengan demikian, Gatot sama saja menolak tanda jasa tersebut.

Radamuhu.com — Istana Kepresidenan menyampaikan ketidakhadiran eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam pemberian anugerah tanda jasa Bintang Mahaputera. Meski tidak menyampaikan alasan secara rinci, pemberitahuan resmi tersebut sudah dilayangkan bersangkutan.

“Pak Gatot mantan Panglima ada bersurat kepada Bapak Presiden tidak hadir. Nah, isinya mungkin nanti Pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan,” kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, saat dikonfirmasi, Rabu, 11 November 2020.

Baca Juga : Presiden Jokowi Akan Anugerahkan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Heru menjelaskan, dengan tidak hadirnya Gatot, gelar tersebut dikembalikan ke negara. Dengan demikian, Gatot sama saja menolak tanda jasa tersebut.

“Jadi kalau tidak hadir ya mungkin tanda jasaya diserahkan ke negara lagi,” kata Heru.

Sebelumnya, Heru pada Selasa kemarin, 10 November 2020, menyampaikan Gatot siap hadir pada Rabu hari ini untuk menerima gelar tanda kehormatan bintang Mahaputera. Istana Kepresidenan mengonfirmasi kehadiran Gatot.

Kehadiran dan pemberian penghargaan yang disematkan kepada Gatot karena statusnya sebagai mantan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Terkait Pak Gatot Nurmantyo, hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan,” kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, saat dikonfirmasi, Selasa, 10 November 2020.

Baca Juga : Bantah KAMI Jadi Partai, Gatot Nurmantyo: Saya yang Pertama Keluar

Diketahui, penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot juga sama dilakukan kepada eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Pun, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pernah menyampaikan penghargaan ini bukan hanya untuk Gatot, tapi sejumlah pejabat lainnya. Mahfud menyebut seperti misalnya eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat hingga Mneteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (vivacoid)

KOMENTAR
0 Shares
Tweet
Share
Share