Human Trafficking Luka Batin Masyarakat NTT

Penulis : Magdalena Kadi (anggota PMKRI Cabang Mataram & Mahasiswa Universitas Saraswati, Jurusan pertanian).

Radamuhu.com — Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengiriman, penampungan orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Masalah human tafficking merupakan masalah yang paling hangat dan gencar terjadi di Indonesia dan NTT adalah provinsi penyumbang terbanyak kasus human traficking.

Bicara soal human trafficking Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri sudah mengatur di Undang-undang No. 21 Tahun 2007 secara jelas yang menyatakan bahwa perdagangan manusia bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak dasar yaitu hak hidup yang layak atau Hak Asasi manusia (HAM) dan menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Di samping itu, human trafficking juga melanggar norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap sesama manusia, tujuan pemerintah mengeluarkan UU No.21 tahun 2007 agar memutuskan human trafficking secara illegal belum berjalan maskimal, karena faktanya kasus ini masih marak terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Baca Juga : Ham dan Demokrasi Menjadi Tangisan Masyarakat Papua

Menurut penulis ada dua faktor penyebab terjadinya human traficking dan mendorong masyarakat memilih menjadi TKI atau TKW melalui jalur illegal. Pertama, pemerintah Indonesia khususnya belum mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya sendiri Kedua, Pemerintah Indonesia tidak memiliki profesionalisme dalam memanage sumber daya manusia dan sumber daya alam kaya- raya yang membentang dari wilayah Sabang sampai Merauke secara optimal.

Kasus Human Traficking di NTT

Provinsi NTT sendiri dinobatkan sebagai provinsi pengirim tenaga kerja illegal terbanyak dan penyumbang kasus human traficking, seperti pada tahun 2016: 400 kasus dan 37 orang meninggal dunia. Tahun 2017: 137 kasus dan 44 orang meninggal dunia. Tahun 2018: 230 kasus dan Kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tertinggi yakni  40 orang. Dan di tahun 2019: 816 kasus dan Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi wilayah dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tertinggi yakni 20 kasus.  

Dilihat dari data tersebut kasus human traficking di NTT cendrung  semakin meningkat. Ini menandakan bahwa pemerintah NTT belum maksimal untuk memberantas human traficking.

Dengan melihat kasus human trafficking yang semakin meningkat penulis menawarkan solusi agar perdagangan manusia secara illegal sedikit tidaknya mampu diminimalisir hingga tidak terjadi lagi.

Baca Juga : Stop Jadi Budak Terorisme, Belajar dari WNI Eks ISIS

Pertama, pemerintah hendaknya mendorong ekonomi keluarga seperti UMKM dari sektor pertanian dan peternakan yang lebih produktif sebagai tempat mengais rejeki sehari-hari sehingga tidak perlu mencari uang ke negara tetangga. Kedua, Pemerintah harus memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui pelatihan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan atau skill masyarakat.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberantas perdagangan manusia secara illegal adalah kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama memberantas human trafficking dengan mengadakan penyuluhan di desa-desa mengenai human trafficking, apa itu human trafficking?, apa dampak buruk human trafficking bagi masyarakat?.

Selain itu harapannya pemerintah juga dapat melakukan Pertama pemerintah Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan, Kedua pemerintah memprioritaskan keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak terlebih khususnya perenpuan yang selalu menjadi korban human trafficking. Ketiga pemerintah Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. Keempat pemerintah menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha kecil masyarakat. Dan yang Kelima merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap dampak human trafficking.

KOMENTAR
0 Shares
Tweet
Share
Share
Pin