PMKRI Tambolaka Desak Bupati SBD Beri Upah Buruh Sesuai UMP dan Keluarkan Perbup Batasi Jam Kerja Buruh

Radamuhu.com — Sekitar 61 aktivis mahasiswa yang tergabung dalam wadah perhimpunan mahasiswa katolik republik indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka, Sumba Barat Daya melakukan aksi unjuk rasa dalam angka memperingati hari buruh internasional di lapangan Galatama Sumba Barat Daya, Sabtu (1/5/2021).

Dalam orasinya para aktivis mendesak  Bupati Sumba Barat Daya, dr.Kornelius Kodi Mete segera  membuat peraturan bupati  mengatur batasan waktu kerja, upah buruh dan perlindungan hukum kepada  kaum buruh, menuntut bupati  dan DPRD Sumba Barat Daya untuk memberikan penegasan kepada setiap pengusaha agar mematuhi SK Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai upah ketenagakerjaan.

Seperti disaksikan POS-KUPANG.COM, Sabtu (1/5/2021) pagi, aksi unjuk rasa puluhan aktivis mahasiswa mahasiswi tersebut dengan mengambil star berkumpul di sekretariat marga siswa PMKRI Cabang Tambolaka, SBD  di Desa Keruni, Kecamatan Loura,  Sumba Barat Daya dengan koordinator lapangan Yulius Lere selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Tambolaka, SBD, Agustinus  Sairo Bili dan  Albertus Bili Kii.

Aktivis mahasiswa tersebut mensuarakan  kesejahteraan buruh di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dipandang belum layak sesuai standar upah minum yang layak bagi pekerja di wilayah itu.

Selanjutnya, para aktivis bergerak menuju lapangan Galatama, SBD atau tepat depan rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya sekitar pukul 10.00 wita untuk menggelar orasi menuntut pemerintah dan DPRD SBD memberikan perhatian serius terhadap nasib kaum buruh di wilayah Sumba Barat Daya.

Dalam orasinya, para aktivis mendesak Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete menemui demonstran. Sayangnya, pada waktu bersamaan Bupati Kornelius Kodi Mete sedang keluar sehingga  tidak dapat menemui para aktivis tersebut. Meski tanpa kehadiran bupati SBD, Kornelius Kodi Mete, para aktivis tetap berorasi mensuarakan berbagai ketimpangan yang mendera kaum buruh SBD selama ini. Dalam kesempatan itu, para aktivis juga membacakan tuntutan perjuangan itu agar didengar dan dilaksanakan bupati dan wakil bupati SBD serta seluruh anggota DPRD SBD.

Sesaat setelah membacakan tuntutan aksi itu, puluhan aktivis tersebut membubarkah diri dengan kembali ke sekretariat  marga siswa PMKRI Cabang Tambolaka, SBD. (pos-kupang.com)

KOMENTAR