MPR Bersikap Tolak Kebijakan Sertifikat Vaksin, Munculkan Gerakan Pengumpulan KTP untuk Gugat Pemerintah

Radamuhu.com — Mulai 6 hingga 10 September 2021 akan ada gerakan pengumpulan KTP di Jakarta untuk menolak kebijakan sertifikat vaksin Covid-19.

Penggagas gerakan itu adalah Majelis Penderitaan Rakyat (MPR) yang sudah dideklarasikan di Kopi Betawi milik Haikal Hasan Baras alias Babe Haikal di Jakarta Timur, Senin, 6 September 2021.

Founder MPR, Habib Ali Ridlo Assegaf alias Babeh Aldo mengatakan, muncul kebijakan sertifikat vaksin, makin banyak rakyat yang semakin menderita.

“Sebelum Covid-19 saja, rakyat itu sudah banyak yang menderita. Sekarang ada Covid makin menderita. Ini muncul kebijakan sertifikat vaksin,” ujarnya pada tayangan video pada kanal Refly Harun Podcast ‘KAPOK DUKUNG PRABOWO, BENTUK MPR (MAJELIS PENDERITAAN RAKYAT)!!’, Senin, 6 September 2021.

Untuk gerakan yang dibuat, saat ini sudah berlangsung pengumpulan KTP warga Jakarta, yang dimulai pada 6-10 September 2021.

Setelah mendapat mandat dari warga yang merasa keberatan dengan kebijakan sertifikat vaksin untuk syarat administrasi, MPR akan membawanya ke pengadilan.

“Nanti pada 13 September kita bakal ke PTUN untuk melayangkan gugatan,” ujarnya.

Babeh Aldo mencotohkan kasus masalah yang timbul akibat sertifikat vaksin.

Ada pekerja yang dipecat gara-gara masalah sertifikat vaksin. Hal itu justru menambah masalah baru, pengangguran bertambah.

Maka pihaknya bakal melakukan mediasi dengan pihak perusahaan atau melakukan somasi.

Selain itu, MPR pun tengah mendata korban KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) setelah mengikuti vaksinasi.

“Ini korbannya banyak juga, kita akan bantu carikan keadilan” ucapnya.

Dia mengatakan, gerakan yang dilakukan MPR ini untuk membangkitkan kesadaran seluruh rakyat.

Sehingga, dia menganggap pejabat tak akan terbebani lagi dengan kondisi saat ini.

Selain itu, berurusan dengan para pejabat di Indonesia ini dinilai MPR akan menambah “ribet”.

“Kita mau mengajak seluruh rakyat untuk sadar, kita jangan salahkan pejabat. Kita ga mau ribet lah sama pejabat lagi,” katanya.

Dia mengklaim jika gerakan MPR mendapat dukungan dari Istana, khususnya Kantor Staf Presiden.

Hal itu kata dia, terbukti jika Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, tidak mendebat atas gerakan MPR.

“Kita disambut baik. Itu ada staf yang biasa debat, saya bingung kok enggak didebat,” tuturnya.

Dia menilai jka Ali Ngabalin mendukung gerakan MPR untuk menggugat kebijakan sertifikat vaksin.

“Itu Ali Mochtar Ngabalin kayak mendukung-mendukung gitu,” ucap Babe Aldo.

Ali Ngabalin pun menyambut adanya deklarasi MPR yang bertujuan untuk kesehatan demokrasi Indonesia.

Kata dia, MPR tidak anti rezim dan tidak anti demokrasi, melainkan anti penindasan.

“Kami sambut gembira, saya percaya orang-orang di MPR ini memiliki pikiran sehat. MPR ini kita harapkan jadi wadah banyak pikiran dan keluh kesahnya rakyat, baik di masa pandemi maupun setelah pandemi berakhir,” kata Ali Ngabalin dalam tayangan video di kanal Majelis Penderitaan Rakyat. (sumber: pikiran-rakyat)

KOMENTAR
0 Shares
Tweet
Share
Share
Pin